Pemerintah Desa kembali melaksanakan Musyawarah Khusus Penentuan BLT dan APBG Tahun 2026 yang berlangsung di Meunasah Gampong. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis desa, khususnya dalam penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun anggaran 2026.
Rapat musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh Tuha Peut Gampong sebagai pimpinan forum. Proses musyawarah berlangsung secara terbuka, demokratis, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat gampong.
Dalam agenda verifikasi dan penentuan calon penerima BLT, para kepala dusun Mon Tujoh, Shalihin, dan Gajah turut terlibat aktif. Mereka memberikan data dan informasi lapangan terkait kondisi warga masing-masing dusun, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara objektif, adil, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain pembahasan BLT, musyawarah juga membahas secara khusus APBG 2026. Dalam sesi ini, seluruh lembaga gampong yang terlibat turut dihadirkan, seperti Posyandu, PAUD, serta lembaga-lembaga lainnya yang berperan dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran seluruh unsur ini bertujuan agar perencanaan anggaran gampong dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dari berbagai sektor.
Setiap lembaga diberikan ruang untuk menyampaikan usulan program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam perencanaan APBG 2026. Diskusi berjalan dengan penuh musyawarah, saling menghargai pendapat, serta mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan gampong.
Melalui musyawarah ini, Pemerintah Desa berharap seluruh keputusan yang diambil, baik terkait BLT maupun APBG 2026, dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen gampong dalam menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berkeadilan.
Musyawarah ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti hasil keputusan sesuai mekanisme dan tahapan perencanaan yang berlaku, sehingga seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2026.
